Beginilah KKR di Papua akan dibentuk dengan Perdasus dan Kepres

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai mengatakan Komisi Kebenaran serta Rekonsiliasi atau KKR Papua bisa dibuat dengan Aturan Wilayah Teristimewa serta Ketetapan Presiden. Undang-undang Nomer 21 Tahun 2001 dengan cara teristimewa mengendalikan pembentukan KKR di Papua, sampai-sampai keputusan Mahkamah Konstitusi yg meniadakan keberlakuan Undang-undang nomer 27 tahun 2004 mengenai KKR tak halangi pembentukan KKR di Papua.

Gobai menyebutkan dengan cara nasional pembentukan KKR memang seharusnya merujuk terhadap Kasus 47 Undang-undang Nomer 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) . Kasus 47 UU Pengadilan HAM mengatakan KKR harus dibuat dengan UU khusus, serta aturan itu yg melatarbelakangi diundangkannya Undang-undang nomer 27 tahun 2004 mengenai KKR. Namun, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya meniadakan keberlakuan Undang-undang nomer 27 tahun 2004 mengenai KKR.

Simak Juga : cara mencari akar pangkat 2

Walaupun begitu, Gobai berpandangan KKR Papua konsisten bisa dibuat, sebab pembentukan KKR Papua adalah instruksi Undang-undang Nomer 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Teristimewa Papua. “Di Papua berlaku Undang-undang Nomer 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Teristimewa Papua atau UU Otsus Papua. Oleh karenanya, penangguhan Undang-undang nomer 27 tahun 2004 mengenai KKR oleh Mahkamah Konstitusi tak berlaku dalam skema Papua. Papua mempunyai basic pembentukan KKR khusus, adalah UU Otsus Papua, ” kata Gobai terhadap Jubi, Kamis (15/8/2019) .

Dengan merujuk aturan Kasus 46 UU Otsus, Gobai mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meneruskan proses konsultasi publik untuk memperdalam Perancangan Aturan Wilayah Teristimewa (Raperdasus) mengenai KKR. Ayat (3) Kasus itu mengatakan skema keanggotaan, tempat, penyusunan penerapan pekerjaan serta pembiayaan KKR ditata dalam Ketetapan Presiden.

;
“Itu bisa jadi ide dari Papua. [Setelah diketahui DPRP, Raperdasus mengenai KKR akan] kami utarakan ke Kementrian Dalam Negeri. Kita mohon nomer pendaftaran Perdasus. Lalu, Gubernur Papua bakal ke Presiden, biar menerbitkan Ketetapan Presiden tentang KKR di Propinsi Papua. Itu harus dikerjakan biar semua distorsi peristiwa Papua diluruskan. Pelurusan itu sisi dari penyelesaian pelanggaran HAM di waktu dulu, ” kata Gobai.

Gobai mengatakan Raperdasus mengenai KKR memang merangkum proses pelurusan peristiwa Papua sejak mulai 1961 sampai 2000. “Raperdasus tentang Komisi Kebenaran serta Rekonsiliasi dibikin berdasar pada harapan serta tuntutan beberapa faksi untuk merampungkan satu akar soal di Papua, adalah pelurusan peristiwa Papua. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia dapat diakhiri lewat wadah ini, ” kata Gobai. Artikel Terkait : cara menghitung akar pangkat 3

Kehadiran KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM sendiri masih jadi masalah pada beberapa pemangku kebutuhan. Satu diantara keberatan pada pembentukan KKR ialah ada penyusunan jika rekonsiliasi lewat KKR dapat dikerjakan tiada didahului proses hukum di pengadilan pada pemeran pelanggaran HAM. Berkaca dari pembentukan KKR di Aceh, KKR pun tidak dapat efisien kerja tiada prinsip dari pemerintah.

Pemahaman pembentukan KKR Papua disikapi Sekretaris Berhimpun Untuk Kebenaran (BUK) . “DPRP serta aktivis semestinya mendalami masalah KKR di Aceh. Kami udah dengar sendiri dari sobat-sobat korban di Aceh, KKR disana tak dapat berjalan seperti yg didambakan, ” tutur Nehemia Yarinap terhadap Jubi pada 5 Juni 2019 kemarin.

Nehemia Yarinap menyatakan, jalankan rekonsiliasi lewat KKR tiada mengadili banyak pemeran pelanggaran HAM di Papua tidak kerjakan/mengakiri pelanggaran HAM di Papua. Banyak pemeran konsisten lepas mengulang-ulang kekerasan di Papua, serta mereka malahan memperoleh impunitas, penghargaan serta pangkat dari negara.

“Kami tak menggerakkan KKR di Papua sebab evaluasi kami atas KKR di Aceh. KKR tak dapat berjalan seperti yg didambakan sepanjang belumlah ada pengadilan HAM yg dikerjakan serta tekad baik untuk merampungkan kesulitan HAM di Papua, ” lebih Nehemia.