Jangan Lewatkan Sekularisme, Konservatisme Keagamaan, dan Birokrasi Otoritarian di Indonesia

enurut Encyclopaedia Britannica, konservatisme merupakan doktrin politik yang mengutamakan nilai-nilai kelembagaan serta praktik tradisionil. Karena itu, golongan konservatif suka pada lembaga serta praktik yang udah berevolusi lewat cara setahap serta sebagai aktualisasi dari kesinambungan serta kestabilan. Tanggung jawab pemerintah merupakan jadi pelayan, bukan penguasa, dari teknik hidup yang ada, serta karenanya politikus harus membendung bujukan buat mengubah warga serta politik.

Keraguan pada aktivisme pemerintah ini memilah konservatisme bukan cuma dari bentuk-bentuk penilaian politik yang radikal, namun juga dari liberalisme sebagai pergerakan modernisasi serta anti-tradisional yang diperuntukkan buat melakukan perbaikan bentuk-bentuk kejahatan serta penyelewengan yang disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan sosial serta politik.

IKLAN - LANJUTKAN MEMBACA DI BAWAH INI


Disamping itu konservatisme keagamaan seringkali disangkutkan dengan condong antara kelompok-kelompok keagamaan tersendiri yang diikuti dengan pandangan literal (literalisme) yang ketat sekali lantaran diaplikasikan pada teks-teks suci, dogma, atau ideologi tersendiri, serta perasaan yang kuat mengenai utamanya menjaga ketidaksamaan di antara kelompok-kelompok keagamaan tersendiri dengan kelompok-kelompok keagamaan yang lain yang menuju pada kemurnian serta kemauan buat kembali lagi dambaan baik awal kalinya yang udah dikatakan di teks-teks suci itu.

Penampikan dapat keragaman arahan sama seperti diaplikasikan pada dogma-dogma serta ideologi-ideologi yang udah mapan itu serta interpretasi mereka yang dipandang seperti arahan basic keagamaan sering berlangsung dari condong konservatif mirip ini (Altemeyer & Hunsberger 1992 ; Kunst, Thomsen & Sam 2014 ; Hunsberger 1995) .

Dalam beberapa perkara, nilai-nilai konservatif begitu didasarkan pada keyakinan agama, serta upaya-upaya itu umumnya dikedepankan pada penambahan peranan agama dalam kehidupan publik, bukan sekedar dalam ranah private (Petersen 2005) .

Perkara Indonesia
Simak Juga : ideologi adalah

Secara umum, setiap negara mengatur agama dengan beraneka teknik yang mengatur bagaimana satu agama harus dilakukan, disebarluaskan, serta dibatasi. Negara batasi lokasi serta batas agama lewat aturan, terkait pada bagaimana sekularisme didefinisikan serta ditafsirkan dalam kondisi historis negara. Sekularisme, sama seperti diklaim lewat cara luas, berkaitan dengan pembelahan agama serta negara. Dia memberikan buah pikiran jika negara tidak bisa turut serta dalam masalah agama apapun serta jaga kesetaraan pada semua agama (Search engine optimization 2012) .

Indonesia miliki pertalian yang begitu kompleks dengan sekularisme. Na’im (2008) serta Hashemi (2009) memperbandingkan perkara Indonesia dengan Turki yang sering jadi titik perhatian mengenai pertalian di antara Islam serta sekularisme. Pokoknya, negara Islam bukan pilihan idola ke-2 negara dengan sebagian besar muslim itu.

Tetapi, menjelaskan jika Indonesia merupakan negara sekuler, dengan rekomendasi beberapa negara Barat, pun tidak pas lantaran sekularisme di Indonesia bukan faham anti-keagamaan (anti-religious) ataukah tidak religius (irreligious) .

Tidak hanya itu, meski sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia pun bukan negara Islam (menurut agama tersendiri sebagai agama sebagian besar) lantaran Islam tidak dilembagakan jadi basic negara dalam konstitusi atau jadi agama negara tunggal. Indonesia pun jelas bukan negara sekuler lantaran agama serta negara terikat erat dalam beraneka bentuk hukum, keputusan, serta aturan.

Artikel Terkait : masyarakat madani


Di Indonesia, tidak cuman negara mengutamakan kesetaraan keagamaan pada semua agama, sekularisme juga batasi kebebasan beragama buat menjaga Indonesia jadi negara yang bukan negara agama (Islam) atau negara sekuler. Kebebasan dalam soal agama serta kewargaan bukan hak mutlak di Indonesia sama seperti bisa dibuktikan dalam beraneka bentuk hukum, keputusan, serta aturan.

Jadi basic negara, Pancasila sering di pandang jadi basic dari sekularisme di Indonesia yang bikin praktik-praktik keagamaan lebih jadi masalah administrasi negara, khususnya dalam soal agama yang disadari oleh negara, pernikahan, pendirian rumah beribadah, dll yang malahan berseberangan dengan gagasan basic pembentukan Pancasila jadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang memiliki kandungan beberapa unsur keragaman dalam beragama.

Kasus sering nampak sewaktu ada usaha-usaha dari kelompok-kelompok sebagian besar keagamaan lewat cara nasional atau per wilayah tersendiri buat menginterpretasikan doktrin-doktrin keagamaan lewat cara sempit, sampai-sampai mereka melihat kelompok-kelompok minoritas jadi golongan yang berseberangan dengan keperluan keagamaan mereka. Menyebabkan, konflik-konflik keagamaan, atau paling tidak perselisihan sosial-ekonomi yang didorong oleh soal keagamaan, juga nampak, dimulai dari insiden-insiden di antara sebagian besar Hindu serta minoritas muslim di Bali (semisalnya konflik dalam perayaan Nyepi tahun 2017 yang menyertakan konflik perorangan) , di antara sebagian besar Kristen serta minoritas muslim di Papua (semisalnya peristiwa Tolikara tahun 2015) , di antara beraneka pihak dalam Islam (semisalnya peristiwa yang menyertakan jamaah Ahmadiyah serta Syiah) , sampai konflik-konflik keagaaman yang besar sekali di antara muslim serta Kristen di Maluku serta Poso diawalnya jaman Reformasi.

Tidak cuman kasus sosial-ekonomi yang sering dituduh jadi yang memicu konflik serta konflik-konflik itu, kita sudah pasti tidak dapat meremehkan jika ada yang memicu lain yang juga mendasar, adalah hal keagamaan. Dalam banyak perkara, konservatisme keagamaan yang selanjutnya melahirkan pandangan serta praktik keagamaan yang sempit sering jadi yang memicu basic, pembawa, atau bahkan juga yang memicu pokok perselisihan-perselisihan serta konflik-konflik atas nama atau memiliki nuansa agama.

Sewaktu konservatisme keagamaan nampak, berkembang, serta sering mengakibatkan soal antar-umat beragama di Indonesia, situasi ini sering diperparah oleh karena ada tempat negara yang ambigu yang sering, semisalnya, tempatkan Pancasila jadi hanya satu teknik buat negara dalam melihat agama atau bahkan juga jadi suatu ‘agama’ tersebut.

Lewat kata lain, yang seringkali berlangsung merupakan jika negara bikin ideologi Pancasila melihat agama serta sekularisme lewat cara sempit, adalah bagaimana serta kenapa negara harus mengatur agama serta pertalian di antara sebagian besar agama serta minoritas lewat cara administratif saja, bukan kembali ke prinsip-prinsip basic Pancasila yang mengaku keragaman dalam soal keagamaan.

Kuatnya konservatisme keagamaan serta kembalinya birokrasi otoritarian?

IKLAN - LANJUTKAN MEMBACA DI BAWAH INI


Bacalah juga : Pesan-Pesan Politik Al-Ghazali
Konservatisme keagamaan bukan cuma ramai berlangsung di Indonesia, namun juga di Amerika Serikat yang diikuti oleh kemenangan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat tahun 2016 serta tersedianya Brexit, atau keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa pada tahun 2016. Keduanya memberikan indikasi petunjuk lain yang makin berkembang di penjuru dunia, adalah jika dunia jadi makin religius. Perihal itu sebetulnya udah diperkirakan jauh awal kalinya oleh Peter Berger yang menyampaikan jika dunia, dengan pengecualian Eropa Barat serta Eropa Utara “semakin lama makin religius” (Berger 1992, 32) .

Kondisi ini berseberangan dengan pengakuan banyak pakar teori sekularisasi yang mengasumsikan tersedianya penurunan signifikansi agama jadi penentu perbuatan sosial yang memiliki pengaruh sewaktu orang alami modernisasi serta rasionalisasi. Modernisasi pun udah mengakibatkan segudang counter-trend yang dibuktikan oleh karena ada beberapa gerakan kebangkitan agama di penjuru dunia (Kitiarsa 2008, 3 ; Pohl 2006, 393) .

Tetapi, religiusitas seringkali dibuat di atas kekecewaan. Transformasi sosial yang cepat yang diikuti oleh industrialisasi, urbanisasi, serta modernisasi bisa membuahkan frustasi antara fragmen warga tersendiri, seperti golongan muda, golongan borjuis kecil, serta anggota kelas menengah yang lain yang alami frustrasi dalam mobilitas sosial dengan menentang teknik hidup kekinian (Ismail 2006, 11-13) .

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Dalam kondisi Indonesia, sejumlah besar diskusi mengenai kompabilitas Islam serta modernitas, semisalnya, menampik buah pikiran modernis sekuler jika buat capai modernitas dibutuhkan privatisasi agama serta pembubaran pandangan keagamaan dari ruang terbuka.

Menurut Sulfikar Amir, golongan modernis muslim mengatakan paduan iptek (ilmu dan pengetahuan serta tehnologi) serta imtaq (iman serta taqwa) buat bangun bangsa yang disokong oleh kepercayaan Islam yang kuat (Amir 2009) . Di negara sebagian besar muslim seperti Indonesia, Islam merupakan sisi integral dari ideologi basic, serta komponen ideologis Islam ditarik oleh parpol serta organisasi dalam warga sipil (Yew-Foong 2013, 5) . 

Dari sini, paling tidak, kita bisa memandang jika pertalian di antara sekularisme serta konservatisme keagamaan di Indonesia sering tidak serasi. Pancasila jadi basic negara yang berisi falsafah keagamaan dalam sila pertama sering cuma disaksikan, baik oleh negara atau oleh kelompok-kelompok tersendiri, jadi teknik negara mengendalikan kehidupan keagamaan lewat cara administratif, bukan di pandang jadi prinsip-prinsip basic keragaman serta kesetaraan.

Tidak hanya itu, kemampuan konservatisme keagamaan pun nyatanya jadi tanda kembalinya atau kuatnya birokrasi otoritarian pra-Reformasi. Semisalnya, menurut Freedom House, sejak mulai tahun 2014, buat kali pertamanya sesudah 2006, nilai hak-hak politik Indonesia serta juga sekaligus statusnya mengalami penurunan dari ‘Bebas’ jadi ‘Setengah Bebas’ lantaran tersedianya adopsi undang-undang yang batasi pekerjaan organisasi non-pemerintah, penambahan pengawasan birokratis pada kelompok-kelompok sejenis itu, serta mewajibkan mereka buat menyuport ideologi nasional Pancasila (Pribadi 2018, 17) .

Apa ini bermakna jika runtuhnya sekularisme di penjuru dunia menandai berlangsungnya penguatan konservatisme keagamaan serta kembalinya birokrasi otoritarian ala Orde Baru serta Orde Lama di Indonesia? Kita membutuhkan analisis yang serius buat memberikan bukti.