Simaklah Dukung Zona Integritas di Samsat Kawaluyaan, Ditlantas Polda Jabar Lakukan Ini

Kantor Samsat Pusat Pengendalian Pemasukan Wilayah Daerah (P3DW) Kota Bandung II Kawaluyaan atau Samsat Kawaluyaan dipilih jadi percontohan zone kredibilitas ketujuan daerah bebas dari korupsi (WBK) .

Sekarang ini, Samsat Kawaluyaan tengah siapkan syarat-syarat administrasi, media serta prasarana pendukung zone kredibilitas itu, terhitung nomer telephone pengaduan jadi pelibatan orang dalam beri dukungan zone kredibilitas.

Kepala Subdit Regristrasi serta Identifikasi (Kasubdit Regident) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Ja-bar AKBP Satya Widhi Widharyadi menuturkan, Polri dalam soal ini Ditlantas Polda Ja-bar beri dukungan penuh pengangkatan Samsat II Kawaluyaan jadi percontohan zone kredibilitas ketujuan WBK. Bentuk dari support itu, anggota Polri dari Ditlantas Polda Ja-bar yg bekerja di Samsat Kawaluyaan, mulai penandatanganan pakta intregritas.

Simak Juga : pengertian Integrasi nasional


" Ini (penandatanganan pakta kredibilitas) jadi bentuk loyalitas kami (Polri/Ditlantas Polda Ja-bar) dalam beri dukungan Samsat Kawaluyaan jadi percontohan aplikasi zone kredibilitas ketujuan area bebas dari korupsi, " kata Satya di Samsat Kawaluyaan, Jumat (12/7/2019) .

Terkecuali itu, kata Satya, penandatanganan pakta kredibilitas pun dijalankan buat penuhi tuntutan orang akan reformasi birokrasi Polri yg profesional, kekinian, serta dapat dipercaya (promoter) . Penandatangan pakta kredibilitas ini juga sebagai bentuk andil Polri dalam mencegah serta pembasmian paraktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) .

Ditlantas Polda Ja-bar Junjung Zone Kredibilitas di Samsat Kawaluyaan

Widhi menyampaikan, aplikasi zone kredibilitas perlu proses lama. Sekarang ini, Samsat Kawaluyaan sudah kerjakan persiapan. Ke depan akan dijalankan pelajari dari Kementerian Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Pemprov Ja-bar.

" Akan ada club yg turun buat mengevaluasi dengan cara langsung kesigapan service di sektor samsat ini. Kelak dijalankan pelajari. Seterusnya dihelat penandatanganan pakta kredibilitas dengan berbarengan serta di-launching jadi area zone kredibilitas. Di Samsat Kawaluyaan ini kan ada tiga lembaga, Polri, pemda (pemda) , serta PT Layanan Raharja, " kata Kasubdit Regident.

Menurutnya, dalam layani orang, petugas mesti berikan service optimal dengan menempatkan ketentuan yg berlaku, biaya ataupun standar operational procedure (SOP) yg sudah ditetapkan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) serta dalam sektor kesamsatan.

" Itu (aplikasi biaya serta penerapan SOP) yg kami rasakan masih riskan. Akan tetapi kami akan berusaha untuk semuanya petugas Polri di Samsat atau semua di Ditlantas, kalau kami loyalitas melakukan ketentuan yg berlaku, " ujar Satya.

Tehnis dari aplikasi zone kredibilitas ini, papar Satya, petugas akan menempatkan ketentuan baku sesuai Aturan Pemerintah (PP) Nomer 60 tahun 2016 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) . Setelah itu ditunaikan pemasyarakatan terhadap orang.

Satya menuturkan, orang mesti mengelola sendiri berkas-berkas kendaraannya. Melengkapi syarat-syarat sesuai sama ketentuan serta itu sudah semuanya dipermudah, baik dengan online ataupun melalui outlet-outlet yg dibuka oleh dispenda. Sampai-sampai orang tak usah ada ke samsat, namun dapat ke mal serta pusat pertokoan.

" Utamanya orang mesti mengelola sendiri berkas-berkas kendaraannya. Harapannya pengurusan berkas dengan sendiri juga telah makin ringan. Jadi tak usah menitipkan melalui calo atau biro layanan yg malahan akan menaikkan biaya serta memberatkan orang, " papar ia.

Ia mengharapkan pengurusan berkas kendaraan sesuai sama ketentuan dapat ditunaikan secara detail, terlebih di Ja-bar, sebab tiap-tiap pengembangan apa pun selamanya berimbas pada tingkat nasional.
Artikel Terkait : contoh pakta Integritas

" Kita mengambil contoh tempo hari, samsat online nasional bergeraknya dari Samsat Jebret yg berada di Propinsi Ja-bar. Demikian pula dengan zone intregritas, ke depan semuanya Indonesia mempunyai SOP serta program kerja yg sama di sektor kesamsatan, " ujar Satya.

Diberikan pertanyaan apa yg akan dijalankan kalau ada anggota Polri menyalahi peraturan dalam berikan service di samsat, Satya menjelaskan, Polri punyai asas serta pelanggaran disiplin. Proses itu dipraktekkan untuk anggota yg tidak kerja dengan profesional serta memungut ongkos lebih dari orang.

" Itu semestinya ada ketetapan asas, terhitung kita punyai satgas pungutan liar di Ja-bar. Anggota Polri yg tidak profesional pastinya dikenai sangsi. Orang yg menyogok petugas akan mengenai sangsi, " kata Satya.

Kolusi, kata Satya, tak kan berlangsung jika kedua-duanya tidak menyetujui. Jika polisinya tidak pingin, namun orang ingin, praktik suap menyogok tak kan berlangsung. Sebaliknya juga, polisinya ingin, namun orang tidak pingin, tidak juga berlangsung suap.

" Kami meminta, saling mengamati agar service dapat lebih ditambah serta insya Allah Polri lebih profesional, kekinian, serta dapat dipercaya, " tegas ia.

Kepala Pusat Pengendalian Pemasukan Wilayah Daerah Kota Bandung II Kawaluyaan Rohana menuturkan, Samsat Kawaluyaan dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) jadi percontohan zone kredibilitas.

" Sekarang ini, kami tengah lengkapi syarat-syarat jadi area zone kredibilitas, terhitung media prasarana yg diperlukan, " kata Rohana dalam tempat yg sama.

Rohana menuturkan, dalam persiapan ini faksinya sudah membuat club pokja (group kerja) . Aplikasi zone kredibilitas ditarget terwujud sehabis semua step persiapan tuntas. Setelah itu Samsat Kewaluyaan diusulkan ke Kemenpan RB buat diputuskan jadi zone kredibilitas.

" Satu diantaranya ketentuan yang wajib disediakan merupakan nomer pengaduan jadi bentuk pelibatan orang dalam aplikasi zone kredibilitas, " kata Rohana.