Kamj Harus Tahu Ini Alasan Kecamatan Jonggol yang ‘Dijual’ ke Tiongkok

Berkenaan Kecamatan Jonggol yg ingin ‘dijual’ ke Tiongkok memperoleh komentar dari Bupati Bogor. Dia menyikapi, malahan dirinya sendiri menyatakan belum paham bab hal semacam itu. Awal kalinya, Pemerintah Indonesia bakal tawarkan 28 project sejumlah USD 91, 1 miliar, atau sama dengan Rp1. 295, 8 triliun terhadap pemerintah Tiongkok. Project penawaran ini bakal dilaksanakan kala Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) ke dua The Belt and Road Initiative atau Arah Sutra pada April lain kesempatan.

Mengambil reportase RadarBogor. ID, Kamis (28/03/2019) , Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor berubah menjadi satu dari 28 project yg bakal “dijual” jadi daerah ekonomi privat (KEK) Indonesia-China.
Lihat Juga : surat penawaran barang


Menurut Kepala Tubuh Penyelarasan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, ada empat lokasi strategis yg bakal didahulukan dalam program The Belt and Road Initiative, ialah Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, serta Bali.

Ke-4 lokasi itu di ambil menurut pertimbangan geografis yg dianggap miliki kelebihan serta kekhasan semasing. Di yakini kalau kelebihan serta kekhasan semasing daerah itu bisa menjadi daya tarik banyak investor Tiongkok.


“Pemilihan lokasi ini searah dengan misi pemerintah membuat dari pinggir, ” kata Lembong.

Bacalah juga : Simulasi PD III : Rusia serta China Tundukkan AS, Banyak F-35 ‘Terbunuh’

Dari ke-28 project yg di tawarkan ke Tiongkok, gak seluruhnya ada di empat lokasi itu. Pemerintah pun menyediakan delapan project yg ada di lokasi beda.

Salah satunya ialah, daerah ekonomi privat Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat, Coal Fired Power Plant (CFPP) memiliki 2×350 Mw di Celukan Bawang, Bali, Pembangkit listrik taraf menengah di berapa area di Pulau Jawa, Mine mouth Coal Fired Power Plant (CFPP) Kalselteng 3 memiliki 2×100 Mw serta Kalselteng 4 memiliki 2×100 Mw, Kalimantan Tengah, serta sinergi internasional Meikarta Indonesia-China.

Walaupun masuk project strategis, BKPM belum menyampaikan terperinci perihal beberapa puluh project itu. Demikian pula perihalnya dengan ide KEK Indonesia-China di Jonggol.

Bupati Tahu dari Wadah
Wartawan lantas coba mengonfirmasi ini terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Yang memiliki lokasi, Ade menyatakan malahan baru paham kabar itu dari wadah.

Dalam Ide Pembangunan Waktu Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor pun tidaklah ada ide pembangunan daerah ekonomi privat di Jonggol.

“Justru saya belum tahu (KEK Indonesia-China di Jonggol) . Maka dari itu buat detilnya seperti luasan dll saya gak tahu, ” ujar Ade.
Simak Juga : surat

Kabid Rencana Infrastruktur serta Pembangunan Lokasi, Tubuh Pembangunan Daerah serta Analisa Pembangunan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, turut mengucapkan soal yg sama.

Menurut pengakuannya, dia belum paham dengan cara tekhnis project KEK Indonesia-China di Jonggol. Ia menilainya program itu merupakan langsung dari pemerintah pusat. Hingga gak libatkan grup kerja fitur daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman.

“Itu programnya pemerintah pusat, ” tukasnya.

Ketetapan Daerah Ekonomi Privat (KEK) atau Special Economic Area (SEZ)
Jadi kabar, daerah ekonomi privat (KEK) atau Special Economic Area (SEZ) yaitu lokasi geografis yg punyai ketetapan ekonomi privat yg lebih liberal dari ketetapan ekonomi yg laku di satu negara.

Dengan cara geografis serta jurisdiktif, KEK adalah daerah perdagangan bebas. Serta ini termasuk juga keringanan serta layanan duty free atas import banyak barang modal buat bahan baku komoditas sebagaian export, serta dibuka seluas-luasnya.

Menurut data Dewan Nasional Daerah Ekonomi Privat, Sampai tahun ini ada 12 KEK di Indonesia. Tetapi, baru tujuh dari daerah ekonomi privat ini yg beroperasi. Sesaat lima daerah kembali masihlah dalam babak pembangunan.

Seterusnya, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan pemerintah gak bakal mengistemewakan Tiongkok jikalau investasinya masuk ke Indonesia. Menurut dia, mereka mesti terus penuhi ketentuan sepatutnya investor asing dari negara beda.

“Pertama, tiap-tiap investor yg ingin menancapkan modalnya mesti membawa technologi terpilih dari negara asal. Kami tak ingin terima second class technology (technologi kelas dua) , kami pengin investor membawa technologi ramah lingkungan, ” papar Luhut.

Dia memberi tambahan, ketentuan ke dua ialah kala investor membawa technologi terkini ke Indonesia karena itu dengan cara perlahan-lahan investor itu mesti mengerjakan transfer knowledge atau share pengetahuan dan technologi terhadap pekerja Indonesia.

“Ketiga, investasi itu mesti mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak banyaknya, ” ungkapnya.

Ke-4, calon investor mesti membuat industri yg dapat berikan nilai makin terhadap produk Indonesia. Ditekankan Luhut, ini lantaran sistem kerja samanya merupakan B2B karena itu ke-2 pihak mesti sama sama menguntungkan.

“B2B serta mesti sama sama menguntungkan serta jangan sampai itu ada pemerintah, pemerintah betul-betul tak turut serta. Barusan umpamanya ada yg pengin investasi bahan bangunan, hingga rumah murah, kita harga nya lebih rendah serta mutu tambah bagus serta cepat, mengapa tak, ” katanya.

Sejauh ini, Tiongkok adalah satu diantara negara sebagai investor serta kreditur paling besar untuk Indonesia. Tahun yang kemarin, Tubuh Penyelarasan Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi asal Tiongkok capai US$2, 4 miliar serta menduduki posisi ke-tiga paling besar dari keseluruhan investasi asing.

Model investasinya beraneka dimulai dari pembangunan pembangkit listrik sampai layanan pemurnian serta pemrosesan hasil tambang. Selama waktu pemerintahan Joko Widodo, trennya memang relatif bertambah. Pada 2014,  realisasi investasi Tiongkok di Indonesia capai US$800 miliar.

Lantas, pada tahun 2015, melambat berubah menjadi US$628 juta. Pada 2016, investasi Tiongkok kembali melejit berubah menjadi US$2, 7 miliar, serta 2017 capai US$3, 36 miliar.

Utang RI ke RRC
Dari segi utang, menurut data Bank Indonesia (BI) , utang Indonesia ke Tiongkok pun senantiasa bertambah. Pada 2014, keseluruhan utang Indonesia ke Republik Rakyat China itu capai US$7, 87 miliar.

Lantas, pada 2015, melejit 73, 5 prosen berubah menjadi US$ 13, 6 miliar. Pada 2016, kembali merangkak berubah menjadi US$15, 16 miliar serta naik berubah menjadi US$16, 15 miliar pada 2017. Akhir tahun yang kemarin, utang Indonesia ke Tiongkok udah capai US$17, 31 miliar.

Kepala Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih menilainya Tiongkok dilirik berubah menjadi partner mungkin pembangunan project infrastruktur lantaran punyai permodalan yg besar.

Program Jalan Sutera Moderen
Disamping itu, Tiongkok mau mengerjakan ekspansi buat beri dukungan program Jalan Sutera Moderen yg bakal menjadi lancar arus perdagangannya. Meski demikian, Lana menilainya keikutsertaan Tiongkok dalam project infrastruktur di Indonesia mesti dipikirkan matang-matang serta dilaksanakan dengan berhati-hati.

Dikarenakan, kebanyakan Tiongkok ikut membawa sumber dayanya yg bisa jadi gosip sosial yg peka. Lantas, itu lantas sesungguhnya gak terlepas dari minimnya kapabilitas bahasa.

“Tiongkok bila investasi kebanyakan membawa satu gerbong, termasuk juga tenaga kerja serta semua ragam. Memang pilihannya sukar lantaran, saat ini, yg punyai uang mereka, ” ujarnya.

Lana memperingatkan, pada periode kepemimpinan eks Presiden Soeharto, mode penerimaan utang yaitu berbentuk project atau barang yg bakal dilunasi pemerintah dengan uang. Karena itu, Indonesia jadi tak lepas.

“Ketika kita utang in-kind, kita tak kan punyai keleluasaan lantaran kita udah dikasihkan barang apa yang ada serta belum semestinya barang itu technologi baru, mungkin saja technologi lama di negara asal yg di bawa juga kesini, ” katanya.